Ticker

6/Berita/ticker-posts

Advertisement

Responsive Advertisement

Bangsa Indonesia pada masa awal Kemerdekaan

Hello Sobat CeBe… Sebagai negara yang baru merdeka, masih banyak kelemahan-kelemahan dari berbagai sektor yang menjadi ketidakstabilan Imdonesia, diantaranya  kondisi  politik dan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan. Kekacauan tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut.

1) Indonesia belum memiliki pemerintahan yang baik.

2) Indonesia belum mempunyai cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang baik.

3) Ekonomi saat pendudukan Jepang sudah sangat buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang.

4) Kondisi keamanan dalam negeri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet.

5) Belanda erusaha menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

6) Belanda tidak bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia dan selalu menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Nah...setelah mengetahui kekacauan diatas, ternyata hal ini yang menjadi ketidakstabilan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Adapaun Faktor-faktor penyebab ketidakstabilan perekonomian Indonesia tahun 1945-1950:

1) Tingginya Inflasi Yang Disebabkan Beredarnya Tiga Mata Uang Di Indonesia. Sementara itu Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Mata uang yang berlaku saat itu adalah mata uang De Javasche Bank, mata uang pendudukan Jepang, dan mata uang pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, jumlah mata uang Jepang beredar tidak terkendali pada tahun 1945 – 1950.


2) Blokade Ekonomi Belanda
Belanda menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia dengan alasan berikut.
- Mencegah peralatan militer masuk ke Indonesia
- Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing. 
- Melindungi bangsa Indonesia dari bangsa lain. 

Upaya mengatasi blokade Ekonomi Belanda
Diplomasi Beras ke India
Pemerintah Indonesia bersedia untuk membantu pemerintah India yang sedang dilanda bahaya kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga sangat rendah. Keuntungan yang diperleh Indonesia dengan adanya kerja sama dengan India ini adalah Indonesia mendapatkan dukungan aktif dari India secara diplomatis atas perjuangan Indonesia di forum Internasional.
Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri
Untuk mengatasi blokade ekonomi oleh Belanda, pemerintah Indonesia melakukan hubungan dagang langsung dengan perusahaan swasta Amerika Serikat (Isbranten Inc). Amerika serikat bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet. The dan lain-lain. Indonesia juga berhasil menyelundupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke Singapura. Dengan demikian, Indonesia berhasil memperoleh senjata , obat-obatan dan barang-barang kebutuhan lain. 

3) Kekosongan Kas Negara
Kas negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada, sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Kebijakan ekonomi untuk mengatasi buruknya perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan antara lain sebagai berikut.
Konferensi Ekonomi
Tujuan konferensi in untuk menanggulangi masalah produksi dan distribusi makanan. Semua perkebunan dikuasai oleh negara (sistem sentralisasi) dengan menasionalisasi pabrik gula dan perkebunan tebu.
Pinjaman nasional
Program ini dibawah kewenangan Menteri Keuangan Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Pemerintah membentuk Bank Tabungan Pos yang berguna untuk penyaluran pinjaman nasional dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan. Pemerintah juga menunjuk rumah gadai untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jangka waktu pengembalian selama 40 tahun. Tujuannya untuk mengumpulkan dana masyarakat rakyat bagi kepentingan negara serta menanamkan kepercayaan pad apemerintah Indonesia. 
Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi)
Badan ini dibentuk Menteri Kemakmuran A.K. Gani pada tanggal 19 Januari 1947. Tugas dari Planning Board adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun. Rencana tersebut akhirnya disepakati sebagai Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Strategi yang dilakukan antara ain sebagai berikut.
a. Menjadikan seluruh bangunan umum, perkebunan dan industri yang telah ada sebelum perang sebagai milik negara.
b. Bangunan umum vital milik asing dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi.
c. Perusahaan Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap Indonesia
d. Perusahaan modal asing lainnya dikembalikkan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Republik Indonesia dengan Belanda.
Untuk membiayai rencana pembangunan ekonomi tersebut, pemerintah membuka diri terhadap penanaman modal asing, mengerahkan dana masyarakat melalui pinjaman nasional, dan melalui tabungan masyarakat, serta melibatkan badan-badan swasta dalam pembangunan ekonomi.
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban negara. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan adminnistrasi negara, angkatan perang dan aparat ekonomi. Sejumlah bekas prajurit disalurkan pada bidang-bidang produktif seperti bidang pertanian dan perkebunan.

Rencana Kasimo (Kasimo Plan)
Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J Kasimo berupa Rencana Produksi Tiga Tahun mengenai usaha swasembada pangan. Rencana Kasimo ini adalah menanami  tanah kosong di Sumatera melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul, larangan penyembelihan hewa-hewan produktif dan transmigrasi penduduk Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun.

Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)
Persatuan ini bertujuan untuk:
a. Meningkatkan partisipasi pengusahan swasta untuk memperkuat peratuan dan mengembangkan perekonomian nasional.
b. Mengurangi individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.

Pembentukan Oeang Republik Indonesia (ORI)
    Berdasarkan UU No.17 tahun 1946 (1 Oktober 1946), pemerintah melarang menggunakan mata uang NICA dan mata uang asing lainnya dan hanya boleh menggunakan Oeang Republik Indonesia (ORI). Di Jawa lima puluh rupiah (Rp 50.00) uang Jepang disamakan dengan satuan rupiah (Rp 1.00) ORI dengan perbandingan 1:5. Di luar Jawa dan Madura, seratud rupiah (Rp 100.00) uang Jepang sama dengan satu rupiah (Rp 1.00) ORI dengan perbandingan 1:10. 
    Pengaturan nilai tukar uang ORI dengan Valuta asing dijalankan oleh Bank Negara Idonesia yang dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank ini merupakan bank umum milik pemerintah yang bertujuan melaksanakan kordinasi dalam bidang ekonomi dan keuangan.