Ticker

6/Berita/ticker-posts

Advertisement

Responsive Advertisement

Kehidupan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia pada Masa Orde Baru

Kelahiran Orde Baru tidak lepas dari konflik Gerakan 30 September yang memicu demo mahasiswa yang dipelopori oleh kesatuan  aksi pemuda-pemudi, mahaiswa dan pelajar (KAPPI, KAMI, KAPI), kemudian muncul pula KABI (buruh), KASI (sarjana), KAWI (wanita), KAGI (guru). Semuanya ini sepakat membentuk Front Pancasila pada tanggal 26  Oktober 1965. Hal itu dipicu juga oleh keadaan perekonomian yang makin memburuk dengan inflasi mencapai 60 %.

Adapun upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Aksi demo yang dipelopori oleh Front Pancasila menuntut tiga hal kepada DPRGR, yaitu:

1) Pembubaran PKI

2) Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G302PKI

3) Penurunan harga/perbaikan ekonomi.

Keadaan keamanan yang kacau kemudian memaksa Presiden Sukarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar yang dikukuhkan melalui TAP MPRS No, IX/1996. Isi dari Supersemar adalah pemberian mandat kepada Letjend Soeharto  selaku panglima Angkatan Darat danPangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. 

Hal pertama yang dilakukan oleh Soeharto adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang bernaung ataupun seasas denganya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966 dan ditetapkan melalui TAP MPRS No. XXV /1996. Langkah berikutnya adalah menangkap lima belas kabinet Dwikora yang terindikasi terlibat dengan PKI. Pada tanggal 27 Maret 1968, dalam sidang umum V MPRS, melalui Tap No. XLIV /MPRS/ 1968, Letjen Soeharto dikukuhkan sebagai Presdien Republik Indonesia. 


A. Kehidupan Politik
Pemerintah Orde Baru merencanaan sistem ketatanegaraan dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pemerintah Orde Baru berhasil menyelenggarakan Pemilu I pada 3 Juli 1971 yang diikuti oleh 10 peserta yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Naudhatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Partai Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti), Partai Murba dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Pemilu pertama pada masa orde baru ini menghasilkan perolehan kursi DPR, yakni Golkar 236 Kursi, NU 58 Kursi, Parmusi 24 Kursi, PNI 20 Kursi, PSII 10 kursi, Partai Kristen Indonesia 7 Kursi, partai Katholik 3 Kursi, Perti 2 Kursi, Partai Murba dan IPKI tidak memperoleh kursi.
Pemilu II dilaksanakan pada tanggal 2 Mmei 1977. Pada penyelenggaraan Pemilu ke -2 penyederhanaan parpol antara lain sebagai berikut:
    a) Golongan Karya (Golkar)
    b) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), fusi dari NU, PSII, Parmusi              dan Perti
    c) Partai Demokrasi Indonesia (PDI), fusi dari PNI, Partai Kristen                    Indonesia, Partai Katolik, Murba dan IPKI.

Pemilu pada masa Orde Baru mampu membawa negara kepad asuatu kehidupan yang lebih baik. Kemajuan yang telah dicapai pemerintahan Orde Baru sebagai berikut:
   a) Peningkatan hasil produksi dan jasa
   b) Peningkatan pendapatan dan kemakmuran sebagian rakyat Indonesia.
   c) Penningkatan kemampuan negara menumpulkan dana, baik dari dalam      maupun dari luar negeri, seperti pajakm cukaim ekspor migas dan nonmigas.
 d) Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan olahraga, ibdah, ekonomi, perumahan.



B. Kehidupan Ekonomi
Revolusi hijau merupakan perubahan secara cepat menyangkut masalah pembaruan teknologi pertanian dan peningkatan produksi pertanian. Upaya yang dilakukan dalam revolusi hijau antara lain sebagai berikut.
    a) Intensifikasi pertanian, melalui Pancausaha Tani:
         Penggunaan bibit unggul
         Pengolahan lahan persawahan yang baik
         Irigasi yang baik dan teratur
         Penggunaan pupuk secara teratur
         Pemberantasan hama yang intensif
   b) Ekstensifikasi pertanian dnegan memperluas lahan pertanian atau                membuka lahan baru diluar Jawa
  c) Diversifikasi pertanian dengan melakukan penganekaragaman jenis              tanaman pada satu lahan tertentu dan membuat sistem tumpang sari.
  d) Rehabilitasi pertanian dengan pemulihan produktivitas sumber daya              pertanian kritis yang membahayakan kondisi lingkungan.

C. Hasil-hasil Pembangunan
Untuk mewujudkan tujuan nasional MPR sejak tahun 1973 – 1993, ditetapkanlah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Program pembangunan kemudian dijabarkan dalam Rencana Pemangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita yang berisi program-program konkret dilaksankaan dalam kurun waktu lima tahun. Repelita ini dimulai sejak tahun 1969 sebagai awal pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian terkenal dengan konsep pembangunan Jangka Panjang Tahap I (1969 -1994). Pemerintahan Orde Baru berpedoman pada tiga konsep pembangunan nasional yang dikenal  dengan Trilogi pembangunan. 

Berikut adalah uraian dari masing-maisng Pelita:
a) Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Tujuan Pelita I adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan. Sasaran Pelita I adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih menitikberatkan pada pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaruan bidang pertanian. 

b) Pelita II ( 1 April 1974 – 31 Maret 1979)
Sasaran Pelita II adalah ketersediaan pangan, sandang, perunahab, saranan prasarana, kesejahteraan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pada Pelita II ini telah dicapai beberapa keberhasilan seperti :
    1) Pertumbuhan ekonomi 7 % setahun
    2) Perbaikan irigasi
    3) Kenaikan produksi di bidang industri
    4) Pembangunan jalan dan jembatan

c) Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)
Pelita III menekankan Trilogi Pemabngunan yaitu sebagai berikut :
  1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada                      terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
  3) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Selain itu, ada penekanan pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, sebagai berikut:
  1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang,        pangan dan perumahan.
 2) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan                  kesehatan.
 3) Pemerataan  pembagian pendapatan.
 4) Pemerataan kesempatan kerja
 5) Pemerataan kesempatan berusaha
 6) Pemerataan kesempatan berpastisipasi dalam pembangunan khususnya       bagi generasi muda dan kaum perempuan.
 7) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
 8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

d) Pelita IV  ( 1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Pelaksanaan Pelita IV lebih menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Keberhasilan yang dicapai yaitu sebagai berikut:
  1) Tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras sehingga                        memperoleh penghargaan dari FAQ pada tahun 1985.
  2) Dilakukan KB  dan rumah untuk keluarga.

e) Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)
Pelaksanaan Pelita V lebih menitikberatkan pada pertanian dan industri untuk memantapkan swasembada pangan serta menghasilkan barang ekspor.

f) Pelita VI ( 1 April 1994 – 31 Maret 1999)
Pelaksanaan Pelita IV lebih menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

Dampak Menguatnya Peran Pemerintah  Masa Orde Baru di Berbagai bidang kehidupan

Pada masa oemerintahan Orde Baru, menguatnya peran negara nampak pada berbagai aspek kehidupan. Penguatan atau penguatan peran negara, yaitu sektor militer, ekonomi dan budaya. 
    1) Penguatan sektor militer dilakukan dengan cara memperbaiki kinerja             angkatan Darat
    2) Penguatan sektor ekonomi dilakukan dengan menambah jumlah dana          bantuan dari luar negeri
    3) Penguatan sektor budaya dilakukan dengan cara menyebarkan                    berbagai organisasi turunan Golkar ke seluruh pelosok Indonesia.

Dampak menguatnya peran negara dalam kehidupan politik terlihat pada dominasi Partai Golkar dalam beberapa pemilu. Hasilnya adalah kemenangan Golkar dalam pemerintahan Soeharto. Selain itu, Pancasila menjadi satu-satunya asas yang boleh digunakan dalam berbagai kegiatan politik, misalnya dalam partai politik , organisasi politik ataupun gerakan mahasiswa. 

Kehidupan kampus juga menjadi perhatian oemerintah melalui program Normalisasi kehidupan Kampus, aktivitas mahasiswa dikontrol dan diawasi. Kebijakan tersebut bertujuan membatasi kegiatan berserikat dan berkumpul, terutama dalam lingkungan kampus.