Ticker

6/Berita/ticker-posts

Advertisement

Responsive Advertisement

Gerakan Non-Blok : Sejarah Indonesia


Gerakan Nonblok
(non-aligned) merupakan organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara yang tidak memihak Blok Barat ataupun Blok Timur. Lahirnya GMB diawali dari berbagai konferensi yang diadakan sebelumnya, antara lain konferensi Kolombo (28 April- 2 Mei 1954 di Kolombo, Srilanka), Konferensi Bogor (22-29 Desember 1954) dan Konferensi Asia Afrika (18-21 April 1955 di Bandung). Selanjutnya pada 1-6 September 1961 diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Beograd, Yugoslovia yang akhirnya mengeluarkan keputusan bersama untuk membentuk sebuah gerakan yang bernama Gerakan Nonblok (GMB).

Berdirinya GNB diprakarsai oleh:

1. Presiden Indonesia , Soekarno

2. Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser

3. Perdana Menteri India, Dhri Pandit Jawaharlal Nehru

4. Presiden Yugoslovia, J Bros Tito

5. Presiden Ghana Kwame Nkrumah

Tujuan GMB:

Gerakan Nonblok bertujuan meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timu. Selain itu, GNB bertujuan mewujudkan perdamaian dunia dengan prinsip-prinsip dasarnya, yakni pengakuan terhadap kedaulatan, meningkatkan hak dan martabat seluruh negara, serta menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, GNB sangat menentang segala bentuk imperialisme, kolonialisme dan diskriminasi ras.

Peran Indonesia dalam Gerakan Nonblok:

Keikutsertaan Indonesia dalam GNB disebabkan kesesuaian prinsip GNB dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Berikut peran Indonesia dalam GNB;

1. Indonesia ikut memprakarsai berdirinya GNB dengan menandatangani Deklarasi Beograd sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Nonblok I tanggal 1-6 September 1961.

2. Indonesia memegang kepemimpinan GNB pada 1992 – 1995

3. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT GNB yaitu KTT GNB X yang berlangsung pada 1-7 September 1992.

4. Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Tiongkok Selatan.